Mahasiswa Pertanyakan Pemotongan Dana Beasiswa

PELALAWAN – Mega Rukmana Dewi, mahasiswa asal Bandar Seikijang, Pelalawan, mempertanyakan pemotongan dana bantuan pendidikan bagi para  mahasiswa yang dianggarkan Pemkab Pelalawan melalui APBD. Pemotongan dilakukan oleh juru bayar pada Dinas Pengelolaan Kekayaan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pelalawan.
Menurut Mega, kepada detikriau.net, Selasa (02/8), pemotongan yang dilakukan sebesar Rp 50.000 dari dana
bantuan pendidikan yang disetujui Pemkab untuk  diterima para mahasiswa. Namun, saat dirinya  mempertanyakan pemotongan tersebut, oleh juru bayar, uamg yang dipotong, kemudian dikembalikan lagi. “Saat saya pertanyakan hal pemotongan tersebut, uangnya dikembalikan,” jelasnya. Dijelaskan, alasan pemotongan sendiri, menurut juru bayar tersebut adalah untuk biaya administrasi. Padahal, sepengetahuan dirinya, berbagai biaya adminstrasi dalam kegiatan masing-masing Satuan Kerja (Satker), sudah dianggarkan pemerintah dalam APBD.

Diungkapkan, bagi orang kebanyakan, dana sebesar Rp 50.000, mungkin tidak seberapa. Namun, bagi para
mahasiswa, dana tersebut tentu dapat digunakan untuk berbagai kegiatan perkuliahan.  Kata Mega, pemotongan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa tersebut bukan hanya dirinya yang mengalaminya. Bahkan dari informasi sesama mahasiswa, pemotongan tersebut sudah lama dilakukan pihak DPKKD. Hanya saja, rekan-rekan mahasiswa tidak berani mempertanyakan pemotongan dana tersebut.

Sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN), Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIP Unri dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB), Mega meminta Pemkab Pelalawan untuk meluruskan aturan pemotongan tersebut hingga tidak terulang kembali.

Sementara itu, juru bayar bantuan dana pendidikan mahasiswa, Ayang yang ditemui detikriau.net di ruang kerjanya, mengaku tidak ada waktu untuk bertemu dengan alasan Sholat. Setelah dua jam berselang, ketika ditemui kembali, Ayang terkesan tidak menghiraukan kehadiran detikriau.net dan asyik duduk santai seraya bercerita dengan sesama pengawai di lingkungan DPKKD.   Kepala Dinas DPKKD yang akan dikonfirmasi di kantor Bupati juga tidak berhasil, karena sedang tidak berada di tempat. Berulang kali dihubungi melalui HP, tidak menjawab. SMS yang dilayangkan pun tidak dibalas.

Sumber : www.detikriau.net