IKMPI harus bertanggung Jawab terhadap polemik ditubuh Hipmawan

Belakangan ini maraknya organisasi baru yang bermunculan selain organisasi Hipmawan sangat mengkhawatirkan terjadinya perpecahan yang serius ditubuh hipmawan. Hal ini disebabkan lemahnya kebijakan intern IKMPI dalam tata keorganisasian Ikatan Keluarga besar Mahasiswa dan Pelajar indonesia untuk pelalawan... Tidak adanya kebijakan yang mengatur tata keorganisasian berefek mudahnya golongan tertentu membuat organisasi baru. menerapkan manajemen konflik dengan keegoisan berlebihan sehingga berujung pada perpecahan.

Lemahnya Manajemen Strukturisasi IKMPI dalam tatanan keorganisasian pelajar dan mahasiswa pelalawan ini akan menimbulkan polemik yang tak terkontrol dan pelebaran organisasi akan semakin marak terjadi dan semakin menjadi-jadi. hal ini adalah masalah yang serius yang harus dicari jalan keluarnya dan butuh kerjasama dengan pihak pemerintah pelalawan dalam menutaskan masalah ini untuk pelajar dan mahasiswa pelalawan yang bersatu dalam satu wadah yang sama.

Hipmawan dilarang berpolitik karena tujuannya bersifat sosial tapi kenyataan sekarang politik tak bisa terlepas dari segi kehidupan termasuk dalam keorganisasian. Meninjau lebih jauh politik akan terlihat saat2 penggantian pimpinan Hipmawan. banyak strategi dimainkan bahkan adanya semacam penerapan dua opsi Seperti yang terjadi diwaktu silam penerapan dua strategi sekaligus... Strategi A dan Strategi B yang mana strategi awal untuk kemenangan dan kedua jika menuai kekalahan. Hal ini terjadi pada saat mahasiswa perairan pelalawan menuai kekalahan dan strategi kedua Manajemen konflik yang berujung perpecahan berjalan mulus hingga saat ini tetap berlanjut...

Kenapa ini sampai terjadi ? Kelemahan kebijakan IKMPI dalam tatanan keorganisasian. Sedemikian mudahnya golongan tertentu membuat organisasi baru yang seharusnya ini bisa dicegah melalui kebijakan intern IKMPI yang disahkan dan diakuisisi pemerintah daerah Pelalawan. Pertimbangan ini diambil belakangan ini maraknya organisasi ditubuh pelajar dan mahasiswa pelalawan seperti Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) dan Gerakan Mahasiswa Pelalawan Indonesia (GMPI) yang semuanya berawal dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (Hipmawan). hal ini akan membingungkan banyak pihak baik dari kalangan mahasiswa maupun pihak pemerintah sendiri. Begitu banyak organisasi yang mengatas namakan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan yang akan berakibat fatal buat Hipmawan kedepan. Hal ini diperlukan manajemen yang mengatur tatanan organisasi yang sah dari IKMPI dan Pemerintah untuk mencegah gerakan2 lain yang mengatas namakan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan.

Pelebaran organisasi ini mungkin tidak bisa dicegah Hipmawan melainkan ini tanggung jawab IKMPI sebagai kepala Organisasi untuk memenej anggota tubuhnya yang melenceng. Perlu adanya kebijakan yang meluruskan hal ini. Harus adanya campur tangan IKMPI, Senior Hipmawan dan Pemerintah daerah...

Hal yang paling dominan dan akan memperburuk kondisi Hipmawan kedepan sepatutnya menuai solusi yang bijak. Demi persatuan dan kesatuan pelajar dan Mahasiswa Pelalawan kedepan.

Langkah yang mungkin bisa diambil oleh IKMPI dan Senior Hipmawan segera membentuk kebijakan Intern Organisasi kemudian disahkan oleh pemerintah daerah Pelalawan....

1. IKMPI harus menciptakan satu nama besar sebagai wadah organisasi pelajar dan Mahasiswa Pelalawan yang tersebar dibeberapa provinsi di Indonesia. dengan pertimbangan organisasi yang besar harus memiliki nama besar. Seperti Hipmawan Untuk semua... (Hipmawan Jakarta, Hipmawan Bandung, Hipmawan Jogjakarta, Hipmawan Medan, Hipmawan Padang, Hipmawan Pekanbaru, Hipmawan Lampung dst) yang semuanya dalam satu wadah nama besar Hipmawan

2. IKMPI harus menciptakan kebijakan intern tatanan organisasi untuk Hipmawan skala nasional seperti menetapkan nama Hipmawan sebagai nama besar dan menekan pelebaran sayap organisasi yang mengatas namakan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan baik diakibatkan manajemen konflik mau gerakan tertentu. Kemudian dimaklumatkan dan diakuisisi pemerintah Pelalawan.

3. IKMPI sebagai kepala organisasi seluruh badan organisasinya mampu menjadi social control of Hipmawan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan dalam internal organisasi.

4. IKMPI harus memiliki duta disetiap Himpunan pelajar dan Mahasiswa Pelalawan yang tersebar dibeberapa provinsi di Indonesia sebagai social control organisasi dan badan transformasi antar tiap elemen baik dlam pendataan dan imforrmasi

5. IKMPI bekerja sama dengan pemerintah untuk rekomendasi penuh untuk Hipmawan dalam membangun loyalitas dan kebersamaan dalam satu wadah Hipmawan. artinya tanpa rekomendasi Hipmawan sgala sesuatunya tidak boleh ditolerir pemerintah tanpa didasari rekomendasi Hipmawan. Baik beasiswa, rencana kegiatan, dll... Dengan ini pemerintah terfokus pada satu wadah saja.

Kebijakan akan menuai sebuah keputusan yang membuka jalan pada kebenaran. Dan inilah yang akan menutup gerakan sayap organisasi lain yang mengatas namakan pelajar dan Mahasiswa Pelalawan...
Jika ini tidak berjalan dan IKMPI tetap bungkam tanpa menunjukan kinerjanya sama sekali alamat Hipmawan akan menuai kehancuran dan Jalan ditempat tanpa ada perubahan yang signifikan. seperti yang disampaikan Tokoh Hipmawan Pekanbaru Zarda Ikhwan "Jika IKMPI hanyalah sebuah Popularitas tanpa menunjukan Kinerjanya sama sekali sebaiknya dibubarkan saja"

Note : artikel ini merupakan bentuk solidaritas atas keprihatinan realita saat ini...