Hipmawan mendesak terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hutan Semenanjung Kampar.

Pekanbaru (RiauNews). Sepuluh aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Pelalawan (Himpawan) Kota Pekanbaru, Selasa (23/03/2010) sekitar pukul 10.30 WIB, melakukan aksi di DPRD Riau mendesak terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hutan Semenanjung Kampar.

Dalam orasinya, massa mendesak DPRD Riau untuk membentuk Pansus DPRD untuk mengusut Kasus Perizinan Semenanjung Kampar. "Cabut izin RAPP di Semenanjung Kampar. Sebab, sepanjang tiga dasawarsa, paradigma yang dilakukan RAPP hanyalah berorientasi bahwa hutan hanyalah sebagai unit bisnis jangka pendek dan ekspor berbasis pada produksi kayu. Sementara, pemerintah dan perusahaan mengabaikan bahwa hutan adalah jantungnya kehidupan dunia," kata demonstran.

>>Selengkapnya

Jelang HUT Kabupaten Pelalawan, HIPMAWAN Demo Di Kantor Bupati

Pelalawan, (www.korandigital.com) - Jelang satu hari Peringatan HUT Kabupaten Pelalawan ke 11, Gerakan Mahasiswa Pelalawan Pekanbaru (GMPP) yang tergabung dalam HIPMAWAN dan IPMPB Pelalawan menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Pelalawan, Senin ( 11/10) di Pangkalan Kerinci.

>>Selengkapnya

Hipmawan Demo DPRD Riau

PEKANBARU (Rakyat Riau) - Sekitar sepuluh aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Pelalawan (Himpawan) Kota Pekanbaru, Selasa (23/3) pukul 10.30 wib, melakukan unjuk rasa di DPRD Riau. Mereka mendesak terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hutan Semenanjung Kampar.

Dalam orasinya mahasiswa mendesak DPRD Riau untuk membentuk Pansus DPRD untuk mengusut Kasus Perizinan Semenanjung Kampar. Kemudian meminta agar pemerintah mencabut izin RAPP di Semenanjung Kampar.

>>Selengkapnya

Hipmawan Duga DPRD Riau Terima 'Sesuatu' Dari PT RAPP

PEKANBARU-(MRC), Kian tidak jelasnya kapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Semanjung Kampar (SK) di lembaga DPRD Riau, hal itu menjadi sorotan dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (Hipmawan).

Sebab, hingga wujud pembentukan Pansus SK diwacanakan kian tidak jelas.
’’Kita merasa kecewa dengan sikap anggota DPRD Riau yang menjadi wakil rakyat duduk dikursi empuk punya rakyat ini. Pasalnya, untuk membentuk
Pansus SK yang jelas untuk mencari benang merah dalam permasalahan ini, wakil rakyat itu tidak bergeming membentuknya. Sehingga jangan kita
disalahkan kalau menduga ada dapat 'sesuatu' dari PT RAPP,’’ tutur Zumri Halmadi.

>>Selengkapnya

Judul Google :

>>Selengkapnya