KM40 dan Madang Ingin Hengkang dari Desa Pangkalan Lesung

Written By Unknown on Kamis, 10 Februari 2011 | 06.34

Madang dan KM40 merupakan bagian dari Desa Pangkalan Lesung yang merupakan dua kelompok masyarakat yang nyaris tidak merasakan dampak pembangunan dari Desa yang dipimpim oleh Adnan. Dua kelompok masyarakat ini pernah mengadakan wacana untuk pembentukan sebuah Desa dan ingin lepas dari Desa Pangkalan Lesung yang terkesan terabaikan. Anggaran pembangunan desa hingga ratusan juta sama sekali tidak menyentuh dan tidak dirasakan masyarakat Km.40 dan Madang sebagai bagian desa terpinggir didesa Pangkalan Lesuang.

Hal inilah yang memicu kekecewaan masyarakat yang terpinggirkan dan merasa tidak diperhatikan pemerintahan desa setempat. Berulangkali usulan dan mohonan serta janji namun semua hanya sebatas dibibir dan kepentingan kedua masyarakat seakan tidak digubris. Bahkan sempat aparat RT/RW setempat mangkir dari panggilan rapat karena merasa suaranya tidak dipentingkan. Permohohan secara diplomasi ringan nyatanya hanya sebuah angin lalu hingga menimbulkan rasa jengkel masyarakat, permuda maupun aparatur sub desa berbuah kekecewaan yang berujung pasrah.

Realita setiap pembangunan desa hanya terpusat pada kecamatan saja. Dan tanpa menyentuh sisi sub bagian desa ingin merasakan pembangunan. Sebagai bagian dari desa yang memiliki banyak warga yang terpinggirkan merasa mendapat ketidak adilan dalam segi pembangunan. Bahkan tidak diperhatikan aparat desa setempat baik dari segi pertanian, pendidikan, sosialisasi masyarakat dll. Bahkan membiarkan dua kelompok masyarakat terpinggir ini gelap gulita tanpa adanya perpanjangan daya jangkauan listrik desa.
KM40 misalnya sebuah kelompok masyarakat yang terletak diperbatasan jalur lalu lintas Ukui 1 dan desa air emas ini belum teraliri listrik padahal janji dari tahun ketahun namun itu hanya sebuah janji-janji kosong para penista pemangku jabatan Desa. Menurut salah seorang narasumber mengatakan 'kami malu sama desa yang letak didaerah pedalaman sudah terang benderang sementara kami terletak dipinggiran jalan lintas timur dan bahkan daerah perbatasan kecamatan yang memiliki masyarakat yang cukup banyak juga membutuhkan penerangan seperti mereka namun janjipun tlah berganti tahun kami masih dalam keadaan gelap gulita jangankan wacana mungkin niatpun nggak ada buat perpanjangan jangkauan aliran listrik ditempat kami padahal sedikit lagi disini juga ada pabrik, rumah makan dan rumah2 masyarakat yang membutuhkan penerangan'.

Wacana dua kelompok masyarakat ini KM40 dan Madang sempat merebak dan ingin membentuk desa sendiri dengan menggabungkan dua kelompok masyarakat menjadi sebuah desa yang mandiri. Namun hal masih terkendala pada struktur dan kesiapan mental untuk menjadi desa yang mandiri. Mempertimbangkan kesiapan SDM yang terbatas dalam mengelola senuah desa dan kesiapan mental sangat diperlukan hingga masih menunggu waktu yang tepat untuk mendelegasikan wacana ini. Karena kami jenuh sama perintahan desa sekarang yang terkesan otoriter pembangunan yang hanya terpokus pada pusat kecamatan... Dan yang kami dapatkan hanyalah janji dan janji serta alasan hingga kami hampi kehilangan kesabaran.

Artikel ini merupakan cerminan demokrasi yang merasakan adanya otoriter pembanguan di Desa Pangkalan Lesuang yang telah realitas mengabaikan Kepentingan masyarakat pinggirin.

An. Masyarakat Madang dan KM40

Tidak ada sosial Politik yang ada justru Money Politik. . Cacat demokrasi ?

Written By Unknown on Rabu, 09 Februari 2011 | 15.49

Realitas politik menunjukan bahwa sebagian besar partai politik
tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih
menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang
mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kondisi ini
terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana
sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali (bahkan
nyaris tidak ada). Partai politik masih berparadigma konvensional,
yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan
ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka
pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukan
adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai
politik sebagai sarana sosialiasi dan pendidikan politik tidak
berjalan.
Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai
peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa
menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif
yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara
dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat.
Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau
menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam
masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan
kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang
memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. Mal-fungsi dan
partai politik (terutama dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi
dan pendidikan politik serta sarana peredam dan pengatur konflik)
ini terjadi sebagai akibat dari; pertama, kemunculan partai yang
lebih disebabkan oleh eufona politik semata, bukan dilandasi oleh
kebutuhan dan pemikiran politik yang dewasa. Hal ini
menyebabkan partai-partai tersebut cenderung emosional dan
reaktif dalam berpolitik. Kedua, sebagian besar partai politik tidak
memiliki visi, misi, platform, dan program yang jelas. Ini
merupakan dampak turunan dari kemunculan partai politik itu
sendiri yang dilandasi oleh euforia politik. Akibatnya tidak ada
wacana politik yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, hanya
konvoi dan arak-arakan saja.
Dalam kaitan itu, partai politik tidak melakukan pendewasaan politik
tetapi melakukan pembodohan politik kepada masyarakat. Ketiga,
struktur dan infrastruktur politik yang dimiliki oleh sebagian besar
partai politik (baru) sangat tidak memadai bagi terealisasinya
fungsi-fungsi dari partai politik. Hal ini dimungkinkan karena
usianya yang masih relatif muda, dibutuhkan waktu yang panjang
untuk mematangkan dan menguatkan struktur dan infrastruktur
partai politik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Keempat, sebagian partai politik masih cenderung memiliki
pemikiran politik yang kurang dewasa, terutama menempatkan
pemilu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu
hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan jatah kursi di
legislatif. Fungsi lain dari pemilu diabaikan begitu saja. Akibatnya,
partai-partai politik terjebak pada pragmatisme dan cenderung
menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Mal-
fungsi dari partai politik tersebut pada akhirnya akan mengurangi
kualitas dari penyelenggaraan pemilu, terutama berkaitan dengan
pendidikan dan pendewasaan politik masyarakat.

Jangan Percaya Janji Manis Calon Pejabat dalam Masa Politiknya. Percayalah Pada calon pejabat yang takut janji.

jangan percaya pada janji manis calon pejabat pada masa politik rekrutmen suara untuk menaikan popularitasnya. Hal ini slalu mewarnai detik-detik pemilihan untuk memenangkan suara dihati rakyat. Kekecewaan pada janji pejabat untuk mengangkat namanya dimata publik tidak heran berujung pada pembohongan publik.

janji politik dengan suara bergema akan ini akan itu bukanlah sebuah jaminan melainkan hanya sebuah hipnotis hati kita agar memeilih bukan karena hati nurani kita melainkan karena mulut manisnya. Nah buat sobat jangan gampang percaya pada janji manis yang diaung-aungkan. Diantara seribu janji tiada satu janji yang akan ditunaikan. Ini bukan bualan melainkan sydah menjadi budaya dan umumnya pejabat kita punya satu penyakit lupa atas apa yang dia ucapkan. Penyakit itu akan datang seusai apa yang diinginkan telah didapatkan.

Bagaimana Memilih Pejabat dengan cara pintar ?
Jadikan diri kita anti janji-janji pilitik 'seandainya saya terpilih nanti saya akan ini dan itu' dan mulailah memilih dengan hati nurani kita. Memilih bukan karena terpengaruh perkataan, karena uang, karena hal lain melainkan kita menimbang, mengenali dan memilih siapa yang kita pilih dengan hati.

Ciri Calon Pemimpin yang baik dan berorientasi pro rakyat dalam mendelegasikan diri dalam pemilihan ?
1. Turun langsung menemui rakyat
2. Bersikap sederhana tidak selayaknya orang besar dan bisa menyesuaikan diri ditiap elemen masyarakat.
3. Tidak bermulut besar dengan sgala janji manis dalam meraih empati masyarakat
4. Uang bukan prioritas dalam merebut suara dan menghindari 'money politik'
5. Bicara apa adanya dan takut janji dan hanya bicara akan berusaha bukan janji
6. Kontrak politik, tidak menjual sebuah kebijakan ditukar dengan suara pemilihan.
7. Kredibilitas dan jasa pada rakyat pastinya
Dan banyak hal lainnya yang bisa dilihat dari tindak tanduk, pola sikap dan cara bicara sesorang untuk menilai kredibilitas seseorang untuk mendapatkan kepercayaan dari kita sebagai penentu siapa yang pantas menjadi pemimpin.

janji dan uang tlah menjadi budaya yang menghiasi demokrasi dinegeri ini. Begitu banyak orng pintar dinegeri tapi pintar berkelip, bermain hukum, berpolitik curang dan pintar membuat hidup ini layaknya sebuah GAME... Bahkan kalangan politikus kita layaknya tikus-tikus bermain Volly 'politikus'. Yah itulah relaitas oper sana oper sini dan smesh dimana letak kelemahan hukum dinegeri ini. Demokrasi melahirkan kegilaan pada jabatan jika dilaihat satu untuk membangun dan ratusan untuk menhancurkan... Pembunuhan karakter antar elit politik membumi semata-mata untuk menghidupkan karakternya dan membunuh karakter lainnya... Perang karakter yang memamfaatkan kelemahan satu golongan menjadi kekuatan golongannya sudah lumrah dinegeri ini...
Marilah menjadi pemilih yang cerdas karena nasib pemimpin ada ditangan kita... Kita pintar pastinya kita memilih pemimpin yang pintar pula...

Zamannya Kampenye Delegasi Unggulan Neh

3 Wakil Balon Bupati pelalawan lagi asik kampanye neh untuk menuju kursi yang konon kursi utama dikabupaten pelalawan. Hmmm yg jadi pertanyaan siapa ya yang bakal maju pelihan ini. Berharap siapapun itu yang penting bisa membawa kabupaten pelalawan dalam pembaharuan yang lebih baik khususnya bagi dunia pendidikan kabupaten pelalawan. Konon kabarnya ne dunia pendidikan khusus pelosok desa yang nggak tersentuh ada solusi bijak untuk itu.

Nah buat sobat pilihlah calon bupati yang berorientasi pada pendidikan. Bukan membangun kekayaan dari sumber daya alam semata melainkan kekayaan Intelektual juga. Konon kekayaan intelektual ini yang bakal membawa kesejahteraan rakyat dan cuma inilah yang membantu kita dalam memperbaiki tingkat sosial. Sobat taukan orang pintar itu jauh dari kemiskinan dan tidak ada orang pintar yg terjerembab pada kemiskinan.

Kalo boleh berilusi neh bagaimana pemerintah menanamkan bibit bibit kaum intelektual yang nantinya untuk membangunan daerahnya minimal untuk dirinya sendiri. Terwujudnya generasi yang mandiri, berdikari dan tidak hanya terpaut pada pemerintahnya saja juga bergantung pada hasil alam saja. memang untuk kesejahteraan rakyat itu nggak bisa instan butuh proses dan awal proses itu membenahi generasi penerusnya agar lebih baik. untuk itulah pendidikan yang akan membawa perubahan itu dari generasi kegenerasi.

Harapan utamanya siapapun kelak yang maju memimpin pelalawan kedepan agar ada perbaikan pada dunia pendidikan baik sistem, anggaran dan sosialisasi betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan. Untuk anak cucu kita dan untuk generasi penerus berikutnya agar memeiliki wawasan dan pengembangan diri untuk perubahan dasar minimal untuk indibidualismenya sendiri.

Jika kita lihat dari sisi demokrasi dalam penilihan raya tentunya pemerintah harus meninjau ulang prosedur promosi dalam meraih suara dari masyarakat. Penyakit demokrasi semacam unilah peran politik uang, kontrak politik, dan sgala cara akan dihalalkan demi meraih suara terbanyak. Money politik yang berkembang tidak bisa dihindari dan yang kaya akan berkuasa tidak bisa ditampikan. Kecuali ada solusi untuk menaggulangi sistem investasi kedudukan ini.

Ditenggarai anggaran pemilihan untuk promosi jabatan melebihi angka wajar jika dihitung pendapatan gaji sebagai seorang bupati dengan masa waktu 5 tahun. Dan jika dikalkulasikan untuk mengembalikan investasi promosi jabatan sebagai calon bupati hingga 500 jta dan tidak mungkin dkembalikan dalam jangka 5 tahun dari pendapatan seorang bupati. Justru timbul dibenak calon bupati untuk mengembalikan kerugian dari money politik dimasa promosi jabatannya. Diharapkan ada mekanisme untuk menutupi kelemahan dari demokrasi yang menyuburkan politik uang tersebut. Tentu ahlinya lebih tau dan menemukan sistem yang lebih tepat dan transparant karena hal ini bisa menyebabkan korupsi semakin membudaya dinegeri ini.

Ayo Memilih Pake Hati Bukan Pake Uang...

Mahasiswa Riau dicekam Ketakutan

Written By Unknown on Minggu, 06 Februari 2011 | 07.03

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sejumlah
mahasiswa asal Riau yang saat ini berada di
Mesir mengaku ketakutan dan menginginkan
proses evakuasi berlangsung secepatnya.
Salah seorang mahasiswa Riau yang sedang
menuntut ilmu di Universitas Al Azhar, Ishal
Eltharudy, mengatakan bahwa dirinya dan
mahasiswa Indonesia lainnya saat ini dicekam ketakutan.
Kecurigaan tentara maupun polisi Mesir terhadap warga negara
asing sudah meningkat. Mahasiswa Indonesia di Mesir
mengalaminya, kata Ishal melalui sambungan telepon dari
Pekanbaru, Sabtu malam.
Ia mengeluhkan dengan sikap pemerintah yang terkesan lamban
dalam mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI). Terlebih lagi
masih terdapat sekitar 3.200 mahasiswa asal Indonesia di Mesir
yang belum dievakuasi. "Malah saya dengar kabar, evakuasi akan
dihentikan dan hanya ada untuk dua keberangkatan ke depan,"
katanya.
Selain dihantui ketakutan, pihaknya mengeluhkan stok makanan
yang sudah menipis. Menurutnya, pemerintah harus mengambil
tindakan tegas, jangan sampai ada WNI yang menjadi korban
baru dilakukan evakuasi total. "Paling tidak seperti yang dilakukan
Malaysia yang melakukan evakuasi terhadap mahasiswanya ke
Jeddah," katanya.
Ungkapan senada juga disampaikan Amal Fathullah yang
mengaku pihaknya memanfaatkan internet untuk meminta
proses evakuasi secepatnya. "Kami berharap dilakukan evakuasi
secepatnya. Apabila stok makanan sudah menipis," katanya
menambahkan.
Sementara itu di grup jejaring sosial facebook, pihak Kelompok
Studi Mahasiswa Riau (KSMR) Mesir memberikan informasi
tentang adanya bantuan stok makanan. Namun hingga saat ini,
mahasiswa mengaku kesulitan karena tidak adanya jaminan
keselamatan atas dirinya ketika menjemput makanan tersebut.
Selain itu, pihak Mahasiswa Indonesia di Mesir juga membentuk
grup di facebook untuk mendesak pemerintah Indonesia
melakukan evakuasi total terhadap seluruh WNI menyusul
semakin tidak kondusifnya keadaan.

Kirim Saran

Nama

Email

Telepon

Saran