Jelang HUT Kabupaten Pelalawan, HIPMAWAN Demo Di Kantor Bupati

Pelalawan, (www.korandigital.com) - Jelang satu hari Peringatan HUT Kabupaten Pelalawan ke 11, Gerakan Mahasiswa Pelalawan Pekanbaru (GMPP) yang tergabung dalam HIPMAWAN dan IPMPB Pelalawan menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Pelalawan, Senin ( 11/10) di Pangkalan Kerinci.



Puluhan mahasiswa yang menggunakan bus dari Pekanbaru itu datang ke DPRD Pelalawan sekitar pukul 11.30. Sampai di lobby DPRD, mahasiswa lansung melakukan orasi dan mendesak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk tanggap terhadap kondisi Pelalawan hari ini.Dari orasi yang disampaikan Ketua Hipmawan Izun menyatakan bahwa bobroknya kondisi bangsa masih menjadi permasalahan besar di negara ini. Apalagi elemen-elemen birokrasi seperti sumber daya aparatur pemerintahan sampai saat ini masih dikotori oleh KKN.

"Padahal pelayan public sudah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 bahwa kewajiban negara melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan public merupakan amanat UU 1945 serta TAP MPR Nomor VI/2001," tandasnya. Izun menjelaskan bahwa berdasarkan hal tersebut maka presiden diamanatkan untuk membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, acuntable, bersih dan bertanggung jawab. Dan sampai saat ini, pelayanan Pemkab kepada masyarakat belum maksimal."Pemerintah pun harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tapi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pelalwan hal ini belum juga terwujud," tandasnya.

Hal yang sama disampaikan pula oleh Ketua IPMPB Jamaran. Dari serangkaian orasi yang disampaikan rekan-rekannya membuat beberapa pernyataan sikap terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan diantaranya, meminta Bupati pelalawan untuk mengevaluasi kinerja dan disiplin pegawai di setiap instansi dinas di lingkungan Pemkab Pelalawan."Kami juga meminta Bupati Pelalawan untuk melakukan proses hukum terhadap oknum-oknum kepala dinas
yang terlibat dalam peyelewengan APBD Pelalawan," katanya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak bahwa Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan (Lahmuddin,-red) untuk transparansi terhadap keuangan daerah dan anggaran dana pendidikan di kabupaten Pelalawan ini."Kita juga meminta Bupati agar dapat menegur beliau dan merubah sikap arogannya terhadap masyarakat yang berurusan ke Dinas Pengelola keuangan dan kekayaan Daerah," tegasnya.

Soalnya, selama ini sudah terlalu banyak laporan dari masyarakat sikap dan arogannya Kadis DPPKD yang tidak mencerminkan pelayan public. Selanjutnya mahasiswa juga meminta kepada Bupati Pelalawan untuk melakukan monitoring control dan pengawasan hukum terhadap dinas yang terindikasi penggelapan uang rakyat. (Jait)