Tidak ada sosial Politik yang ada justru Money Politik. . Cacat demokrasi ?

Realitas politik menunjukan bahwa sebagian besar partai politik
tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih
menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang
mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kondisi ini
terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana
sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali (bahkan
nyaris tidak ada). Partai politik masih berparadigma konvensional,
yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan
ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka
pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukan
adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai
politik sebagai sarana sosialiasi dan pendidikan politik tidak
berjalan.
Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai
peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa
menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif
yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara
dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat.
Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau
menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam
masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan
kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang
memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. Mal-fungsi dan
partai politik (terutama dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi
dan pendidikan politik serta sarana peredam dan pengatur konflik)
ini terjadi sebagai akibat dari; pertama, kemunculan partai yang
lebih disebabkan oleh eufona politik semata, bukan dilandasi oleh
kebutuhan dan pemikiran politik yang dewasa. Hal ini
menyebabkan partai-partai tersebut cenderung emosional dan
reaktif dalam berpolitik. Kedua, sebagian besar partai politik tidak
memiliki visi, misi, platform, dan program yang jelas. Ini
merupakan dampak turunan dari kemunculan partai politik itu
sendiri yang dilandasi oleh euforia politik. Akibatnya tidak ada
wacana politik yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, hanya
konvoi dan arak-arakan saja.
Dalam kaitan itu, partai politik tidak melakukan pendewasaan politik
tetapi melakukan pembodohan politik kepada masyarakat. Ketiga,
struktur dan infrastruktur politik yang dimiliki oleh sebagian besar
partai politik (baru) sangat tidak memadai bagi terealisasinya
fungsi-fungsi dari partai politik. Hal ini dimungkinkan karena
usianya yang masih relatif muda, dibutuhkan waktu yang panjang
untuk mematangkan dan menguatkan struktur dan infrastruktur
partai politik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Keempat, sebagian partai politik masih cenderung memiliki
pemikiran politik yang kurang dewasa, terutama menempatkan
pemilu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu
hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan jatah kursi di
legislatif. Fungsi lain dari pemilu diabaikan begitu saja. Akibatnya,
partai-partai politik terjebak pada pragmatisme dan cenderung
menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Mal-
fungsi dari partai politik tersebut pada akhirnya akan mengurangi
kualitas dari penyelenggaraan pemilu, terutama berkaitan dengan
pendidikan dan pendewasaan politik masyarakat.