.jpg)
Pangkalan Lesung- Selama enam tahun warga dusun Tambun kelurahan Pangkalan Lesung dambakan pembangunan jalan menuju kampung mereka, namun hingga beberapa kali pergantian bupati jalan tersebut tetap juga tidak dibangun, hal ini di ungkapkan salah seorang pemuda setempat Afrizal (27). Afrizal menyampaikan, “panjang jalan tersebut hanya lima kilo meter dari jalan lintas timur, dulu pada saat pak azmun menjabat sebagai bupati ada harapan masyarakat bahwa jalan tersebut akan segera dibangun, karena beliau pernah meninjau lokasi air panas di dusun ini dan direncanakan akan dikembangkan, namun beliau tersandung kasus” ungkap Afrizal. Afrizal menambahkan, saat ini warga kembali memiliki harapan, karena warga yakin pemerintah daerah dibawah Pimpinan Hm Harris akan Memperhatikan mereka, karena mereka memenangkan Harris seratus persen dikampung ini, tutur afrizal. Kekhawatiran warga terhadap jalanpun bertambah besar menjelang musim hujan. Pasalnya setiap diguyur hujan jalan dengan kosntruksi tanah liat bercampur batu itu tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. “kami dari pemuda dan tokoh masyarakat sangat mengharapkan perhatian pemerintah kabupaten supaya membangunnya dengan mutu yang bagus,’’ kata Afrizal yang dibenarkan sejumlah warga setempat, saat ditemui Wartawan di Pangkalan Lesung, Rabu ( 29/6 ). Penuturan senada diungkapkan Hendri BS, tokoh pemuda Pangkalan Lesung. Menurut Hendri, perbaikan jalan dusun Tambun sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi sekitar 100 KK yang bermukim di dusun tersebut. Sebab saat ini usaha perkebunan warga sudah mulai berhasil. Tanpa sarana jalan yang menadai warga kesulitan mengeluarkan hasil panen, terurtama komoditas kelapa sawit. “Soal jalan memang jadi keluhan masyarakat disana. Masalahnya sekarang kebun-kebun sawit disitu sudah mulai berhasil, jadi memang masalah jalan ini perlu diperhatikan pemerintah,” terang tokoh mahasiswa Pelalawan yang pernah menjabat ketua Hipmawan ini. Ditambahkannya, selama ini aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan jalan oleh pemerintah daerah kurang mendapat perhatian. Menurutnya pihak instansi terkait selalu beralasan status lahan jalan merupakan hak guna usaha (HGU) sebuah perusahaan perkebunan besar. Namun warga tetap berharap pemerintah tidak terus menerus menjadikan alasan status lahan, mengingat kebutuhan akan jalan sudah terlalu urgen. Apalagi perusahaan tidak pernah mempersoalkan jika jalan itu dibangun. “Harapan kami dengan pak bupati yang baru supaya mendengarkan aspirasi masyarakat. Masalah HGU itu kan tidak harus menghalangi keinginan masyarakat”, janji yang paling diingat oleh warga dusun Tambun adalah jaminan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan miskin dan terisolir, tutup Hendri.
