Mahasiswa Pertanyakan Pemotongan Dana Beasiswa

PELALAWAN – Mega Rukmana Dewi, mahasiswa asal Bandar Seikijang, Pelalawan, mempertanyakan pemotongan dana bantuan pendidikan bagi para  mahasiswa yang dianggarkan Pemkab Pelalawan melalui APBD. Pemotongan dilakukan oleh juru bayar pada Dinas Pengelolaan Kekayaan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pelalawan.
Menurut Mega, kepada detikriau.net, Selasa (02/8), pemotongan yang dilakukan sebesar Rp 50.000 dari dana
bantuan pendidikan yang disetujui Pemkab untuk  diterima para mahasiswa. Namun, saat dirinya  mempertanyakan pemotongan tersebut, oleh juru bayar, uamg yang dipotong, kemudian dikembalikan lagi. “Saat saya pertanyakan hal pemotongan tersebut, uangnya dikembalikan,” jelasnya. Dijelaskan, alasan pemotongan sendiri, menurut juru bayar tersebut adalah untuk biaya administrasi. Padahal, sepengetahuan dirinya, berbagai biaya adminstrasi dalam kegiatan masing-masing Satuan Kerja (Satker), sudah dianggarkan pemerintah dalam APBD.

Diungkapkan, bagi orang kebanyakan, dana sebesar Rp 50.000, mungkin tidak seberapa. Namun, bagi para
mahasiswa, dana tersebut tentu dapat digunakan untuk berbagai kegiatan perkuliahan.  Kata Mega, pemotongan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa tersebut bukan hanya dirinya yang mengalaminya. Bahkan dari informasi sesama mahasiswa, pemotongan tersebut sudah lama dilakukan pihak DPKKD. Hanya saja, rekan-rekan mahasiswa tidak berani mempertanyakan pemotongan dana tersebut.

Sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN), Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIP Unri dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB), Mega meminta Pemkab Pelalawan untuk meluruskan aturan pemotongan tersebut hingga tidak terulang kembali.

Sementara itu, juru bayar bantuan dana pendidikan mahasiswa, Ayang yang ditemui detikriau.net di ruang kerjanya, mengaku tidak ada waktu untuk bertemu dengan alasan Sholat. Setelah dua jam berselang, ketika ditemui kembali, Ayang terkesan tidak menghiraukan kehadiran detikriau.net dan asyik duduk santai seraya bercerita dengan sesama pengawai di lingkungan DPKKD.   Kepala Dinas DPKKD yang akan dikonfirmasi di kantor Bupati juga tidak berhasil, karena sedang tidak berada di tempat. Berulang kali dihubungi melalui HP, tidak menjawab. SMS yang dilayangkan pun tidak dibalas.

Sumber : www.detikriau.net

>>Selengkapnya

Maraknya Praktek Pejualan BBM Bersubsidi Bagi Pengguna jerigen Di SPBU kawasan Simpang Pulai Ukui

Ukui - Kelangkaan BBM jenis Premium dan Solar Sering Terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Nomor Seri 14.284.655 yang terletak di Simpang Pulai Kecamatan Ukui Pelalawan. Kelangkaan ini disebabkan pegawai SPBU melayani pembelian Solar dan Premium menggunakan Jerigen. Diduga Minyak tersebut diseludupkan Oleh Pihak Tertentu Untuk Keperluan Jual Ulang. Berikut Yang diungkapkan salah seorang Pelanggan Pengguna Jerigen yang berhasil kami Komfirmasi. Sutisno Warga Sp.3 Desa Air Mas Mengatakan sengaja Mengumpulkan minyak dan menimbunnya dirumah untuk kepeluan Jual Ulang. Dan masyarakat sekitar SPBU yang berhasil kami selidiki juga menyeludupkan Minyak besar-besaran untuk kepeluan jual ulang ketika SPBU mengalami Kelangkaan Minyak. Dan bukan itu saja pada saat Kelangkaan terjadi Maka Minyak Penjulan hingga 9.000-14.000 perliternya.

akibat Ulah Pegawai SPBU dan Penimbun Minyak BBM Bersubsidi ini kelangkaan minyak sering terjadi dan telah meresahkan masyarakat Umum. Parahnya hal ini justru tak dapat perhatian dari aparat setempat dan terkesan dibiarkan. Diduga Pegawai SPBU sudah Main Mata dengan Pihak Aparat dan Pemuda setempat.

Informasi yang Kami gali dari Narasumber Berinisial MS mengatakan Penyataan yang senada Bahwa aktivitas alih fungsi SPBU sebagai Pengecer Untuk keperluan Masyarakat Umum menjadi Grosir BBM sudah berlangsung lama dan aparat dan pemuda setempat ikut ambil andil. kami selidiki lebih jauh pada senin malam tepat Pukul sebelas malam (5/7) sudah terjadi aktivitas pengisian jerigen besar-besaran dan kami berhasil mengambil potretnya yang terkesan dibiarkan diduga hal tersebut dibekingi oleh aparat setempat.

Masyarakat mengaharapkan adanya tindakan tegas dari pihak kecamatan dan kepolisian Ukui dalam pengawasan BBM bersubsidi tersebut karena diduga sudah dijadikan aktivitas tracking beberapa kepentingan Sehingga menrugikan masyarakat umum dan penyalah gunaan BBM besubsidi..***

>>Selengkapnya

Masyarakat Tambun Keluhkan Masalah Jalan

Pangkalan Lesung- Selama enam tahun warga dusun Tambun kelurahan Pangkalan Lesung dambakan pembangunan jalan menuju kampung mereka, namun hingga beberapa kali pergantian bupati jalan tersebut tetap juga tidak dibangun, hal ini di ungkapkan salah seorang pemuda setempat Afrizal (27). Afrizal menyampaikan, “panjang jalan tersebut hanya lima kilo meter dari jalan lintas timur, dulu pada saat pak azmun menjabat sebagai bupati ada harapan masyarakat bahwa jalan tersebut akan segera dibangun, karena beliau pernah meninjau lokasi air panas di dusun ini dan direncanakan akan dikembangkan, namun beliau tersandung kasus” ungkap Afrizal. Afrizal menambahkan, saat ini warga kembali memiliki harapan, karena warga yakin pemerintah daerah dibawah Pimpinan Hm Harris akan Memperhatikan mereka, karena mereka memenangkan Harris seratus persen dikampung ini, tutur afrizal. Kekhawatiran warga terhadap jalanpun bertambah besar menjelang musim hujan. Pasalnya setiap diguyur hujan jalan dengan kosntruksi tanah liat bercampur batu itu tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. “kami dari pemuda dan tokoh masyarakat sangat mengharapkan perhatian pemerintah kabupaten supaya membangunnya dengan mutu yang bagus,’’ kata Afrizal yang dibenarkan sejumlah warga setempat, saat ditemui Wartawan di Pangkalan Lesung, Rabu ( 29/6 ). Penuturan senada diungkapkan Hendri BS, tokoh pemuda Pangkalan Lesung. Menurut Hendri, perbaikan jalan dusun Tambun sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi sekitar 100 KK yang bermukim di dusun tersebut. Sebab saat ini usaha perkebunan warga sudah mulai berhasil. Tanpa sarana jalan yang menadai warga kesulitan mengeluarkan hasil panen, terurtama komoditas kelapa sawit. “Soal jalan memang jadi keluhan masyarakat disana. Masalahnya sekarang kebun-kebun sawit disitu sudah mulai berhasil, jadi memang masalah jalan ini perlu diperhatikan pemerintah,” terang tokoh mahasiswa Pelalawan yang pernah menjabat ketua Hipmawan ini. Ditambahkannya, selama ini aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan jalan oleh pemerintah daerah kurang mendapat perhatian. Menurutnya pihak instansi terkait selalu beralasan status lahan jalan merupakan hak guna usaha (HGU) sebuah perusahaan perkebunan besar. Namun warga tetap berharap pemerintah tidak terus menerus menjadikan alasan status lahan, mengingat kebutuhan akan jalan sudah terlalu urgen. Apalagi perusahaan tidak pernah mempersoalkan jika jalan itu dibangun. “Harapan kami dengan pak bupati yang baru supaya mendengarkan aspirasi masyarakat. Masalah HGU itu kan tidak harus menghalangi keinginan masyarakat”, janji yang paling diingat oleh warga dusun Tambun adalah jaminan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan miskin dan terisolir, tutup Hendri.

>>Selengkapnya

Kerusakan Jalan Sudah Sangat Memprihatinkan

Pangkalan Lesung - kerusakan jalan lintas timur yang ada di Pangkalan Lesung tepatnya KM 40 sungguh memprihatinkan yang membuat pengendara jalan baik kendaraan bermotor dan mobil merasa kesulitan. Sebelumnya jalan ini pernah diperbaiki dengan timbunan kerikil dan tanah yang dikeraskan namun hal itu tidak bertahan lama berselang seminggu kerusakan mulai membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Kerusakan jalan dilintas timur sumatera tepatnya dipangkalan Lesung ujung Km. 40 ini disebabkan oleh mobil-mobil kendaraan yang bermuatan berat dari arah jakarta ke Medan.

Hingga saat ini kerusakan jalan dibeberapa lintasan Pangkalan Lesung Ujung belum ada pihak pemerintah dari dinas pekerjaan umum yang meninjau lokasi dan melakukan perbaikan secara permanen. Masyarakat setempat mengharapkan adanya perbaikan pengaspalan secara permanen pasalnya saat ini sudah sangat meresahkan pengguna jalan baik masyarakat setempat maupun pengendaraan umum dan sering mengakibatkan kecelakaan serius dibeberapa tempat lintasan yang rusak. Masyarakat mengkhawatirkan banyaknya kendaraan keluar dari jalur lintasan hanya untuk menghindari jalan yang rusak dan berlobang *** (RIezal Fachrozie)

>>Selengkapnya

Kadisdik Kabupaten Pelalawan Larang Pungutan Uang Pembangunan

Setelah banyak orang tua memprotes, akhirnya Kadisdik Pelalawan MD Rizal mengumumkan larangan bagi sekolah memungut uang pembangunan.

Kadisdik Pelalawan Larang Sekolah Pungut Uang Pembangunan

PANGKALANKERINCI - Kepala dinas pendidikan kabupaten Pelalawan MD Rizal MPd marah besar setelah mengetahui banyak sekolah di Pelalawan memungut uang jutaan rupiah kepada calon siswa. MD Rizal membuat pernyataan pedas dengan menuding beberapa kepala sekolah melegalkan pungutan liar.

‘’Bagi saya uang pembangunan sama dengan Pungli. Saya tegaskan sekali lagi, bahwa masalah sarana dan prasarana sekolah itu ranahnya Pemda Pelalawan. Sekolah tidak usah ngurusi yang seperti itu,’’ ujar MD Rizal yang mengaku baru saja menerima pengaduan langsung dari beberapa orang perwakilan wali murid di kantornya.

Sumber :

Selain uang pembangunan, beberapa item biaya lainnya juga disebutnya sebagai pungutan liar, sebab sudah ditanggung pemerintah lewat biaya rutin sekolah. Seperti uang iuran OSIS, biaya kartu pelajar, biaya kartu OSIS dan uang BP3. Kepada sejumlah wartawan dan sejumlah wartawan mantan sekretaris dinas pendidikan Pelalawan itu memperlihatkan kertas berisi daftar biaya masuk SMAN 2 Pangkalankerinci.

Menurutnya di Pelalawan banyak sekali sekolah yang melakukan pelanggaran dalam menetapkan biaya masuk bagi siswanya. Yang sudah dilaporkan ke dinas pendidikan diantaranya SMAN 1 Pangkalankerinci, SMAN 2 Pangkalankerinci dan SMAN 1 Pangkalan Kuras. Diluar itu kemungkinan masih ada sekolah lain yang juga melakukan pelanggaran sama. Untuk itu MD Rizal selaku pejabat yang bertanggungjawab dibiang pendidikan akan memanggil para kepala sekolah pekan depan.

‘’Saya akan memanggil semua kepala sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran. Intinya kita tidak mau ada masyarakat yang tidak bisa sekolah hanya gara-gara masalah finasnsial,’’ imbuhnya.

Ditanya kemungkinan pengembalian uang siswa yang sudah terlanjur dibayar, MD Rizal tidak menjawab secara tegas. Ia juga belum bersedia menjelaskan sanksi yang akan diberikan kepada kepala sekolah jika terbukti melakukan pungli. ‘’Saya tidak mau biaya masuk sekolah memberatkan masyarakat. Yang jelas kita panggil dulu kepala sekolahnya, masalah sanksi itu rahasia kami,’’ tegasnya. ***(feb) 


Sumber : www.riauterkini.com

>>Selengkapnya