Maraknya Praktek Pejualan BBM Bersubsidi Bagi Pengguna jerigen Di SPBU kawasan Simpang Pulai Ukui

Ukui - Kelangkaan BBM jenis Premium dan Solar Sering Terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Nomor Seri 14.284.655 yang terletak di Simpang Pulai Kecamatan Ukui Pelalawan. Kelangkaan ini disebabkan pegawai SPBU melayani pembelian Solar dan Premium menggunakan Jerigen. Diduga Minyak tersebut diseludupkan Oleh Pihak Tertentu Untuk Keperluan Jual Ulang. Berikut Yang diungkapkan salah seorang Pelanggan Pengguna Jerigen yang berhasil kami Komfirmasi. Sutisno Warga Sp.3 Desa Air Mas Mengatakan sengaja Mengumpulkan minyak dan menimbunnya dirumah untuk kepeluan Jual Ulang. Dan masyarakat sekitar SPBU yang berhasil kami selidiki juga menyeludupkan Minyak besar-besaran untuk kepeluan jual ulang ketika SPBU mengalami Kelangkaan Minyak. Dan bukan itu saja pada saat Kelangkaan terjadi Maka Minyak Penjulan hingga 9.000-14.000 perliternya.

akibat Ulah Pegawai SPBU dan Penimbun Minyak BBM Bersubsidi ini kelangkaan minyak sering terjadi dan telah meresahkan masyarakat Umum. Parahnya hal ini justru tak dapat perhatian dari aparat setempat dan terkesan dibiarkan. Diduga Pegawai SPBU sudah Main Mata dengan Pihak Aparat dan Pemuda setempat.

Informasi yang Kami gali dari Narasumber Berinisial MS mengatakan Penyataan yang senada Bahwa aktivitas alih fungsi SPBU sebagai Pengecer Untuk keperluan Masyarakat Umum menjadi Grosir BBM sudah berlangsung lama dan aparat dan pemuda setempat ikut ambil andil. kami selidiki lebih jauh pada senin malam tepat Pukul sebelas malam (5/7) sudah terjadi aktivitas pengisian jerigen besar-besaran dan kami berhasil mengambil potretnya yang terkesan dibiarkan diduga hal tersebut dibekingi oleh aparat setempat.

Masyarakat mengaharapkan adanya tindakan tegas dari pihak kecamatan dan kepolisian Ukui dalam pengawasan BBM bersubsidi tersebut karena diduga sudah dijadikan aktivitas tracking beberapa kepentingan Sehingga menrugikan masyarakat umum dan penyalah gunaan BBM besubsidi..***

>>Selengkapnya

Masyarakat Tambun Keluhkan Masalah Jalan

Pangkalan Lesung- Selama enam tahun warga dusun Tambun kelurahan Pangkalan Lesung dambakan pembangunan jalan menuju kampung mereka, namun hingga beberapa kali pergantian bupati jalan tersebut tetap juga tidak dibangun, hal ini di ungkapkan salah seorang pemuda setempat Afrizal (27). Afrizal menyampaikan, “panjang jalan tersebut hanya lima kilo meter dari jalan lintas timur, dulu pada saat pak azmun menjabat sebagai bupati ada harapan masyarakat bahwa jalan tersebut akan segera dibangun, karena beliau pernah meninjau lokasi air panas di dusun ini dan direncanakan akan dikembangkan, namun beliau tersandung kasus” ungkap Afrizal. Afrizal menambahkan, saat ini warga kembali memiliki harapan, karena warga yakin pemerintah daerah dibawah Pimpinan Hm Harris akan Memperhatikan mereka, karena mereka memenangkan Harris seratus persen dikampung ini, tutur afrizal. Kekhawatiran warga terhadap jalanpun bertambah besar menjelang musim hujan. Pasalnya setiap diguyur hujan jalan dengan kosntruksi tanah liat bercampur batu itu tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. “kami dari pemuda dan tokoh masyarakat sangat mengharapkan perhatian pemerintah kabupaten supaya membangunnya dengan mutu yang bagus,’’ kata Afrizal yang dibenarkan sejumlah warga setempat, saat ditemui Wartawan di Pangkalan Lesung, Rabu ( 29/6 ). Penuturan senada diungkapkan Hendri BS, tokoh pemuda Pangkalan Lesung. Menurut Hendri, perbaikan jalan dusun Tambun sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi sekitar 100 KK yang bermukim di dusun tersebut. Sebab saat ini usaha perkebunan warga sudah mulai berhasil. Tanpa sarana jalan yang menadai warga kesulitan mengeluarkan hasil panen, terurtama komoditas kelapa sawit. “Soal jalan memang jadi keluhan masyarakat disana. Masalahnya sekarang kebun-kebun sawit disitu sudah mulai berhasil, jadi memang masalah jalan ini perlu diperhatikan pemerintah,” terang tokoh mahasiswa Pelalawan yang pernah menjabat ketua Hipmawan ini. Ditambahkannya, selama ini aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan jalan oleh pemerintah daerah kurang mendapat perhatian. Menurutnya pihak instansi terkait selalu beralasan status lahan jalan merupakan hak guna usaha (HGU) sebuah perusahaan perkebunan besar. Namun warga tetap berharap pemerintah tidak terus menerus menjadikan alasan status lahan, mengingat kebutuhan akan jalan sudah terlalu urgen. Apalagi perusahaan tidak pernah mempersoalkan jika jalan itu dibangun. “Harapan kami dengan pak bupati yang baru supaya mendengarkan aspirasi masyarakat. Masalah HGU itu kan tidak harus menghalangi keinginan masyarakat”, janji yang paling diingat oleh warga dusun Tambun adalah jaminan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan miskin dan terisolir, tutup Hendri.

>>Selengkapnya

Kerusakan Jalan Sudah Sangat Memprihatinkan

Pangkalan Lesung - kerusakan jalan lintas timur yang ada di Pangkalan Lesung tepatnya KM 40 sungguh memprihatinkan yang membuat pengendara jalan baik kendaraan bermotor dan mobil merasa kesulitan. Sebelumnya jalan ini pernah diperbaiki dengan timbunan kerikil dan tanah yang dikeraskan namun hal itu tidak bertahan lama berselang seminggu kerusakan mulai membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Kerusakan jalan dilintas timur sumatera tepatnya dipangkalan Lesung ujung Km. 40 ini disebabkan oleh mobil-mobil kendaraan yang bermuatan berat dari arah jakarta ke Medan.

Hingga saat ini kerusakan jalan dibeberapa lintasan Pangkalan Lesung Ujung belum ada pihak pemerintah dari dinas pekerjaan umum yang meninjau lokasi dan melakukan perbaikan secara permanen. Masyarakat setempat mengharapkan adanya perbaikan pengaspalan secara permanen pasalnya saat ini sudah sangat meresahkan pengguna jalan baik masyarakat setempat maupun pengendaraan umum dan sering mengakibatkan kecelakaan serius dibeberapa tempat lintasan yang rusak. Masyarakat mengkhawatirkan banyaknya kendaraan keluar dari jalur lintasan hanya untuk menghindari jalan yang rusak dan berlobang *** (RIezal Fachrozie)

>>Selengkapnya

Kadisdik Kabupaten Pelalawan Larang Pungutan Uang Pembangunan

Setelah banyak orang tua memprotes, akhirnya Kadisdik Pelalawan MD Rizal mengumumkan larangan bagi sekolah memungut uang pembangunan.

Kadisdik Pelalawan Larang Sekolah Pungut Uang Pembangunan

PANGKALANKERINCI - Kepala dinas pendidikan kabupaten Pelalawan MD Rizal MPd marah besar setelah mengetahui banyak sekolah di Pelalawan memungut uang jutaan rupiah kepada calon siswa. MD Rizal membuat pernyataan pedas dengan menuding beberapa kepala sekolah melegalkan pungutan liar.

‘’Bagi saya uang pembangunan sama dengan Pungli. Saya tegaskan sekali lagi, bahwa masalah sarana dan prasarana sekolah itu ranahnya Pemda Pelalawan. Sekolah tidak usah ngurusi yang seperti itu,’’ ujar MD Rizal yang mengaku baru saja menerima pengaduan langsung dari beberapa orang perwakilan wali murid di kantornya.

Sumber :

Selain uang pembangunan, beberapa item biaya lainnya juga disebutnya sebagai pungutan liar, sebab sudah ditanggung pemerintah lewat biaya rutin sekolah. Seperti uang iuran OSIS, biaya kartu pelajar, biaya kartu OSIS dan uang BP3. Kepada sejumlah wartawan dan sejumlah wartawan mantan sekretaris dinas pendidikan Pelalawan itu memperlihatkan kertas berisi daftar biaya masuk SMAN 2 Pangkalankerinci.

Menurutnya di Pelalawan banyak sekali sekolah yang melakukan pelanggaran dalam menetapkan biaya masuk bagi siswanya. Yang sudah dilaporkan ke dinas pendidikan diantaranya SMAN 1 Pangkalankerinci, SMAN 2 Pangkalankerinci dan SMAN 1 Pangkalan Kuras. Diluar itu kemungkinan masih ada sekolah lain yang juga melakukan pelanggaran sama. Untuk itu MD Rizal selaku pejabat yang bertanggungjawab dibiang pendidikan akan memanggil para kepala sekolah pekan depan.

‘’Saya akan memanggil semua kepala sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran. Intinya kita tidak mau ada masyarakat yang tidak bisa sekolah hanya gara-gara masalah finasnsial,’’ imbuhnya.

Ditanya kemungkinan pengembalian uang siswa yang sudah terlanjur dibayar, MD Rizal tidak menjawab secara tegas. Ia juga belum bersedia menjelaskan sanksi yang akan diberikan kepada kepala sekolah jika terbukti melakukan pungli. ‘’Saya tidak mau biaya masuk sekolah memberatkan masyarakat. Yang jelas kita panggil dulu kepala sekolahnya, masalah sanksi itu rahasia kami,’’ tegasnya. ***(feb) 


Sumber : www.riauterkini.com

>>Selengkapnya

Nasionalisme Yang Buta

Nasionalisme bisa diwujudkan dalam perkataan kecintaan terhadap negara dan kepedulian terhadap sesama sebangsa dan setanah air. Namun nasionalisme dapat diartikan dalam senjata yang paling mematikan dalam dunia peperangan. Namun terkadang nasionalisme yang berlebihan membuat kita buta dan lucu. Tanpa disadari jadi bahan ketawaan orang2 diluar sana. Contohnya adalah kasus Ruyati yang dihukum pancung di arab saudi karena perbuatannya yang membunuh majikannya sendiri. Sedangkan hukum diarab saudi adalah hukum islam. Membunuh maka dibunuh. Apa yang dilakukan arab saudi sudah benar menurut aturan hukum disana. Jika saya ditanya apakah anda peduli dengan kasus ruyati ? Jawabannya adalah nggak sama sekali... Simak kasus Ruyati berikut yang tak pernah dijelaskan secara detail di media televisi.

republika.co.id, makkah - arab news menuliskan berita tentang reaksi di indonesia atas eksekusi mati ruyati. Pada hari yang sama, mereka juga menurunkan tulisan tentang penyebab ruyati dihukum mati. Mereka mengutip sumber dari kementerian dalam negeri arab saudi yang mengatakan hukuman royati - demikian mereka menulis nama ruyati - tak mungkin diampuni. royati beth sabotti sarona dinyatakan bersalah membunuh khairiya hamid binti mejlid dengan memukul berkali-kali di kepala dengan sebuah palu daging dan menikam di lehernya, kata kementerian itu menjelaskan. kementerian itu tidak merinci motif kejahatan, juga tidak mengungkapkan hubungan antara dua wanita itu. "polisi menangkap pelayan segera setelah kejahatan dan setelah penyelidikan kasus itu diteruskan ke pengadilan syariah, yang menjatuhkan hukuman mati. Putusan itu kemudian disahkan oleh pengadilan banding," kata kementerian itu. kejahatan berlangsung sekitar satu setengah tahun lalu dan direncanakan, kata mereka. Dia menunggu sampai keberangkatan putra majikannya yang berusia 70 tahun itu untuk bekerja. Sementara, saat sang majikan melakukan shalat dhuha, ia memukul kepalanya dengan palu beberapa kali. Ketika wanita saudi berusaha untuk lari ke ruangan lain, dia mengikutinya dan ditusuk di leher. pelayan itu, setelah mencuci noda-noda darah dari tangannya, mencoba melarikan diri. Dia meninggalkan tkp dengan taksi, tetapi sopir taksi merasa ada sesuatu yang salah dengan wanita itu dan menyerahkan ke kantor polisi al- mansour. Polisi kemudian melakukan investigasi dan dia mengakui kejahatannya. media ini menutup tulisannya dengan menyatakan sekitar 70 persen dari 1,2 juta warga indonesia di arab saudi adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

kesalahan ruyati sangatlah digolongkan kejam. Dengan sengaja menganiaya korban berusia lanjut yang sedang sholat. Dan apa yang terjadi di indonesia.
atas dasar nasionalisme peduli nasib sesama sebangsa dan setanah air. Maka mereka smua Buta dan bicara asal dengan teatrikal dengan wawasan sempit dan tak berakal.
Lihat Mahasiswa kita berdemontrasi seolah menyalahkan arab saudi yang menjunjung hukum dinegaranya. Bukannya kita tau bahwa 'dimana bumi dipijak maka disitu langit dijunjung' artinya kita harus hargai hukum yang berlaku disana. Intinya adalah katakan yang salah itu salah dan benar itu benar. Meski saudara sedarah kita yang melakukan kesalahan wajib dipersalahkan. Dan jangan pernah membenarkan sesuatu yang salah. Justru prihatin dengan mahasiswa kita yang mestinya terpelajar malah bersikap tak wajar tanpa belajar memahami masalah terlebih dahulu. Mestinya segala tindakan mestilah mendahulukan akal. Saya ketawa melihat demo besar2an disertai teatrikal yang dipertontonkan namun dasarnya adalah membela sesuatu yang salah.
Belum lagi yang memberikan sumbangan pada pembunuh yang kejam dengan dalih koin peduli untuk ruyati. Dan pengalangan dana anak2 SD yang dimotori Guru2nya... dan belum lagi media televisi yang seolah menutup kesalahan Ruyati dan dalam hal ini menyalahkan Pemerintah....
Mungkin Pemerintah wajib melindungi warganya namun untuk kasus ini pemerintah tersa enggan melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang nyata salah secara hukum. Dan apa lagi kita tak bisa mencampuri hukum yang berlaku dinegara orang lain.
jika saya pikir untuk kasus seperti ini tidak perlu dibela sebab salah sudah semestinya dipersalahkan. Jika pemerintah terus membela sesuatu yang sudah jelas melanggar Hukum dan norma kemanusiaan maka ini akan menjadi budaya yang tak elok dan TKI diluar sana tak segan2 berbuat jahat pada orang lain. Dan pemerintah harus punya indikator dan karakteristik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan mendapatkan HAK nya untuk pembelaan secara hukum.

>>Selengkapnya